Pengamat Politik, Syaeful Yamin : Ada Indikasi Penyelenggara Pilkada Indramayu Tak Netral

INDRAMAYU (CT) – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Indramayu pada 9 Desember 2015 lalu, menimbulkan beragam penilaian dari pengamat politik di Kabupaten Indramayu, salah satunya Syaeful Yamien, Pengamat Politik Universitas Wiralodra Indramayu.

Syaeful Yamien menilai adanya indikasi ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Panwaslu Indramayu. Ini terlihat angka golput yang masih tinggi.

“Pilkada yang berkualitas berawal dari penyelenggara yang berkualitas, salah satunya partisipasi pemilih,” tegas Syaeful kepada CT, Minggu (20/12).

Selain itu, kata Syaeful, ketidaknetralan pun terlihat pada pelaksanaan pleno yang terlihat dipaksakan untuk selesai satu hari, mengingat masih adanya instrupsi yang dilakukan salah satu paslon dengan adanya indikasi kecurangan-kecurangan.

“Seharusnya kecurangan tersebut bisa diverifikasi dengan baik. Saya juga mengkritisi kinerja Panwaslu yang terlihat tidak serius menindak lanjuti temuan dan laporan kecurangan dalam pilkada,” ucapnya.

Ini terlihat, ungkap Syaeful, dari sekian banyaknya temuan dan laporan kecurangan tidak satupun kecurangan yang bisa dibuktikan.

“Seperti kasus money politic, PNS yang ikut berpolitik dan lainnya, sebetulnya mudah saja jika Panwaslu serius. Tidak ada kasus hukum yang tidak bisa diselesaikan dengan alasan terbentur peraturan,” ujarnya.

Dia menjelaskan jika memang ada sejumlah pelanggaran pilkada yang tidak diatur dengan jelas di Undang-Undang Pilkada, Panwaslu bisa memakai Undang-Undang yang lain misalnya jika ranah pidana, pakai KUHP dan jika itu berkaitan dengan PNS pakai Undang-Undang ASN.

“Sebenarnya saya kecewa dengan penyelenggara pilkada yang seperti ini, terlihat sekali nilai demokrasinya tidak ada,” ujarnya.

Di luar itu, ucap Syaeful , dengan adanya upaya hukum kepada MK, jika paslon nomor 2 bisa membuktikan kecurangan dilakukan dengan TSM, maka paslon nomor 1 bisa didiskualifikasi.

“Sebenarnya kemenangan ini pun menjadi catatan keras untuk paslon nomor 1, pasalnya secara legitimasi kurang dan terkesan akan selalu diawasi dalam menjalankan pemerintahan. Untuk itu paslon nomor 1 harus benar-benar menepati janji-janjinya,” tandasnya. (Dwi Ayu)